DMO Sebagai Strategi Pariwisata

Pariwisata merupakan konsep multi-dimensi yang kompleks. Melihat pariwisata sebagai keilmuan, membuat kita menyadari bahwa perjalanan bukan sesuatu yang sederhana, tapi melibatkan persoalan dan penemuan. Sebagai implikasi dari perjalanan manusia tersebut, pariwisata merupakan studi yang mampu menjelaskan berbagai hal, mulai dari kegiatan ekonomi, sosial-budaya, lingkungan, politik, hukum/kebijakan, maupun fenomena global lainnya.

Mengapa Perlu Pengelolaan Destinasi?

Keberadaan pariwisata, tak dapat dapat ditampik, pula menimbulkan dampak buruk secara ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan. Namun di sisi lain, pariwisata juga dapat dipandang sebagai jalan keluar bagi persoalan kemiskinan, konservasi, pemberdayaan, dan lainnya. Melalui pertimbangan untuk meminimalkan atau bahkan menghapus kesenjangan antara keuntungan dan kerugian terhadap pengembangan sektor pariwisata, dibutuhkan sebuah pengelolaan (manajemen) yang baik layaknya tata kelola terhadap berbagai bentuk pengembangan lainnya. Karena masa depan adalah sesuatu yang tidak pasti, pengelolaan terhadap destinasi pariwisata juga memiliki fungsi dalam prediksi maupun mengupayakan  tindakan preventif terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi di masa depan.

Pengelolaan juga dibutuhkan sebagai jawaban atas tuntutan keberlanjutan industri secara ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan. Melihat pariwisata sebagai industri, tentu saja, memiliki kecenderungan terhadap eksploitasi (touristfication) dari sumber daya alam maupun manusia yang memainkan peran penting dalam elemen-elemen pariwisata, seperti atraksi (alam dan budaya). Kritik pun telah muncul mengenai bagaimana pariwisata akan mengalokasikan sumber daya secara tepat, termasuk manusia sebagai pekerja/buruh, serta pola konsumsi terhadap relasi yang dibentuk, yang menurut Marxisme adalah sebuah relasi eksploitatif antara kapitalis dan buruh, juga manusia terhadap alam. Untuk itulah kemudian, manajemen keorganisasian terhadap sebuah destinasi pariwisata menjadi suatu keharusan, bukan sebagai bentuk implementasi dari perencanaan semata, melainkan suatu tata kelola yang berkelanjutan secara keseluruhan dengan keterlibatan semua pihak (stakeholders), khususnya masyarakat lokal.

Sejalan dengan pandangan Inskeep, (1991: 27) partisipasi masyarakat lokal untuk mengutarakan pandangan dan pendapatnya dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, merupakan aspek penting terkait pengelolaan destinasi guna menghindari terjadinya resistensi, konflik, sekaligus memberdayakan dan memberikan keuntungan (profit) bagi mereka. Dengan terbukanya ruang bagi masyarakat lokal, akan menjadi alternatif upaya untuk menghindari adanya relasi eksploitatif yang memposisikan masyarakat lokal di sekitar destinasi pariwisata, bukan hanya sebagai buruh yang bekerja untuk pengelola, tetapi justru mereka-lah bagian dari aktor tersebut.

DMO: Definisi dan Implikasi

Menurut UNWTO (2008), DMO memiliki fungsi untuk memimpin dan mengkoordinasikan elemen destinasi (atraksi, amenitas, aksesibilitas, SDM, citra/image, harga), marketing, maupun lingkungan yang berkelanjutan (sustainable). Dalam hal ini, DMO menjadi sebuah perspektif yang hendak memberikan ruang partisipasi bagi semua pihak untuk terlibat dalam mengelola sebuah destinasi pariwisata. DMO tidak hanya berperan guna pengembangan produk, marketing dan promosi, serta perencanaan dan penelitian saja, melainkan memainkan peran sebagai pembentukan tim dan kemitraan, jalinan masyarakat (community relation), serta koordinasi dan kepemimpinan. (Destination Consultancy Group, 2010)

Dalam publikasi Pembentukan dan Pengembangan DMO yang dikeluarkan Kemenbudpar (sekarang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia), DMO didefinisikan sebagai:

Tata kelola destinasi pariwisata yang terstruktur dan sinergis yang mencakup fungsi koordinasi, perencanaan, implementasi, dan pengendalian organisasi destinasi secara inovatif dan sistemik melalui pemanfaatan jejaring, informasi dan teknologi, yang terpimpin secara terpadu dengan peran serta masyarakat, pelaku/asosiasi, industri, akademisi dan pemerintah yang memiliki tujuan, proses dan kepentingan bersama dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan, volume kunjungan wisata, lama tinggal dan besaran pengeluaran wisatawan serta manfaat bagi masyarakat lokal.

Untuk mencapai tahapan tertinggi dalam destination management, Alastair Morrison dalam Konferensi Nasional DMO di Jakarta (Agustus, 2010), menjelaskan bahwa panduan DMO dimulai dari product development, marketing, riset, komunikasi, community relations, pengembangan sumber daya, hingga kemudian tahapan pengelolaan (governance) dan pelaporan.

Untuk mengaplikasikan konsep-konsep pengembangan yang berkelanjutan melalui DMO, terdapat pembagian tiga skala, meliputi skala lokal, nasional, dan regional. Tak berbeda jauh dengan penjelasan dan panduan mengenai DMO yang telah lebih dulu dipaparkan oleh UNWTO, DMO versi Kemenbudpar pun menerapkan prinsip partisipatif, keterpaduan, kolaboratif, dan berkelanjutan.

Cesar Castaneda (2010) dalam The Role of DMO yang dipresentasikan juga pada Konferensi Nasional DMO, menjelaskan bahwa keuntungan yang bisa digali dari DMO adalah establishing a competitive edge, ensuring tourism sustainability, spreading the benefits of tourism, improving tourism yield, dan building a strong and vibrant brand identity. Di Indonesia sendiri DMO diarahkan untuk bisa berfungsi sebagai penggerak ekonomi lokal, pemasar lokal, koordinator industri, lembaga yang mewakili pengelola, dan membangun nilai unik (kebanggan) komunitas lokal.

Memperkaya khasanah mengenai DMO, Myra P. Gunawan dan Helmi Himawan (2010) dalam Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Inovasi dalam Sistem Pengelolaan Destinasi – sebagai suatu sistem – DMO memiliki 3 karakter penting yang mencakup hierarki (destinasi utama dan penunjang, skala kecil dan besar), struktur, dan jejaring (hubungan keterkaitan, baik fisik maupun non-fisik). Karena kelembagaan DMO bersifat sebagai suatu institusi sosial – tidak selalu menjadi organisasi formal -  maka, DMO akan tergantung pada peran aktor-aktor kunci di dalamnya dalam menjalankan nilai, norma, keyakinan, dan tujuan yang dianut serta hendak dicapai bersama (Phil Janianton Damanik dalam Pengembangan Organisasi Manajemen Destinasi: Tinjauan Sosial Budaya, 2010)

Sebagai suatu kebijakan yang diinisiasikan dan diimplementasikan oleh Pemerintah, realisasi DMO terhadap 15 destinasi yang terpilih (Pangandaran, Danau Toba, Komodo-Kelimutu, Java promo-Borobudur, Bunaken, Bali-Danau Batur, Rinjani, Kota Tua Jakarta, Toraja, Bromo-Tengger-Semeru, Raja Ampat, Wakatobi, Tanjung Puting, Derawan dan Sabang), tidak semuanya berjalan lancar sesuai rencana. Kini, program DMO yang berada di bawah Dirjen Pengembangan Destinasi, Kemenbudpar (2010) ini menemui sejumlah kendala dan masalah, meliputi persoalan implementasi, strategi komunikasi (sosialisasi), koordinasi, skema kerja sama kolaboratif pihak-pihak terkait, kebijakan pendukung, dana, komitmen, hingga masalah monitoring-evaluasi. 

DMO memang berupaya untuk menjawab berbagai tantangan industri pariwisata ke depannya, namun untuk menjadikan DMO sebagai suatu paradigma dan strategi, tidak akan terlepas dari upaya terhadap bagaimana seharusnya menjadikan industri pariwisata lebih berkelanjutan (ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan). Pariwisata sebagai industri yang miltidimensional dan lintas sektor, mendesak kerja sama semua pihak, mulai dari pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi, aktivis (organisasi non-pemerintah), serta media massa untuk terlibat ke dalam sebuah “kapal” dengan keberlanjutan industri sebagai dermaganya. Bagi negara berkembang dengan kekayaan alam dan budaya yang begitu besar, konsep pengembangan pariwisata melalui DMO benar-benar diperlukan menjaga keberlangsungan secara menyeluruh bagi semua pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dari kedatangan wisatawan di sebuah destinasi pariwisata.