Menggali Peran Masyarakat Adat dalam Kebencanaan

Oleh Nurdiyansah

Peristiwa tsunami tahun 2004 menjadi momentum bagi Indonesia terhadap perspektif pengurangan risiko bencana (PRB). Banyak pihak kemudian semakin menyadari betapa kebencanaan tak bisa dilepaskan dari isu kemanusiaan, lingkungan, pariwisata, maupun kearifan lokal dan hak-hak masyarakat adat.

Pekan lalu (13-14/10/2014) kami berpartisipasi dalam rangkaian Perayaan Bulan PRB di Kota Bengkulu. Berbagai kelompok kepentingan lintas sektor pada level lokal, nasional, dan internasional turut berkumpul untuk berdialog bersama sekaligus menyusun rekomendasi terkait kebencanaan.

Salah satu workshop yang kami datangi membahas mengenai peran masyarakat adat. Kegiatan berlangsung selama satu hari penuh dengan menghadirkan beragam komunitas adat dari penjuru Bengkulu, termasuk Enggano, serta stakeholders lainnya. Turut hadir sebagai pembicara adalah Eko Teguh Paripurno (pakar bencana), Adam Kauno (pemuda adat), A. Manaf Kaarubi (ketua adat dari Enggano), dan Nurdiyansah selaku moderator diskusi.

Pada paparannya, Eko Teguh menyampaikan materi dengan lima pembagian sub-judul, yaitu konsep bencana, situasi kebencanaan di Indonesia, perkembangan isu kebencanaan, manajemen bencana dan pengelolaan risiko bencana, serta masyarakat adat dan bencana. Pria yang akrab disapa Kang Ete tersebut menekankan konsep bencana dengan melihat bahwa bencana memiliki keragaman definisi, klasifikasi, dan praktek. Selain menyoal pemahaman definisi, juga mencakup kaitan pembangunan dan bencana (bahwa pembangunan seharusnya berdampak positif pada pengurangan risiko/mengecilkan kerentanan dan bukan malah sebaliknya).

Situasi bencana di Indonesia dengan tren yang meningkat juga perlu dilihat secara kritis. Peningkatan dapat mengacu pada semakin banyaknya jumlah bencana dan/atau membaiknya pendokumentasian bencana (data dan informasi). Dari materi presentasi yang dipaparkan, Kang Ete menegaskan kondisi fisik Indonesia yang rawan bencana (“Ring of Fire”).  Namun kebencanaan tak seharusnya dilihat semata sebagai malapetaka, tetapi keunikan yang menunjukkan bagaimana masyarakat kita yang majemuk sepatutnya bersahabat dengan bencana. Maka, perspektif terhadap PRB menjadi penting untuk mendorong ketangguhan masyarakat.

“Pengurangan risiko bencana (PRB) dapat dilakukan dan dimulai dari diri sendiri. Setiap individu pun sebaiknya tidak menghadirkan bahaya, kerentanan, dan risiko baru, melainkan memainkan peran sebagai pengurang risiko,” ungkap Eko Teguh Paripurno.

Usai memaparkan pengetahuan dan pemahaman terkait bencana, giliran masyarakat adat yang berbagi cerita tentang kearifan lokal terkait PRB dengan menggali situasi komunitas adat di Enggano. Menarik karena meski memiliki keterbatasan akses dan kerentanan yang tinggi pada bencana, khususnya gempa bumi, Enggano menunjukkan ketangguhan yang tinggi melalui penerapan kearifan lokal.

Adam Kauno dan Ketua Adat Bapak A. Manaf Kaarubi menceritakan periode bencana besar yang menimpa mereka. Tahun 1958 terjadi gempa bumi besar dan tsunami, tahun 1975 gempa kembali terjadi, bahkan tahun 2000 lalu terjadi gempa yang menghancurkan lebih dari 90% rumah dan infrastruktur publik, tetapi tak ada korban jiwa tercatat akibat bencana di Enggano. Hal ini mengingat penerapan kearifan lokal yang tanpa disadari oleh komunitas, sebetulnya merupakan upaya PRB. Selain kemampuan membaca tanda-tanda alam, masyarakat Enggano pun memiliki karakter gotong-royong yang membantu upaya mitigasi pada tingkat komunitas.

Ada banyak kearifan lokal yang dipaparkan oleh Adam dan Pak Manaf mewakili dua generasi berbeda dari masyarakat Enggano. Bentuk-bentuk kearifan lokal tersebut tertuang pada peraturan adat, seperti pelarangan penebangan pohon di pesisir pantai; pelarangan mengambil batu karang, terumbu karang, dan karang kimo di laut; pelarangan penggalian pasir secara besar; dan pelarangan pembukaan lahan di sepanjang aliran sungai dan mata air.

Namun bukan berarti masyarakat adat tak memiliki tantangan. Masalah besar yang mengancam adalah pengrusakan hutan dan alam oleh pendatang, para pemilik modal, dan negara yang ditunjukkan melalui berbagai kebijakan dan praktek yang mengeksploitasi kekayaan alam dengan tidak bertanggung jawab dan tentu saja mengindahkan potensi bencana. Dampak dari kerusakan alam dan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adat menyebabkan risiko terhadap bencana menjadi berlipat ganda bagi komunitas adat di seluruh Nusantara.

Pada sesi diskusi, para peserta workshop banyak membahas tentang peran negara dalam mengakui identitas dan kedaulatan masyarakat adat terhadap wilayah. Ada pula usulan untuk kembali menghidupkan kearifan lokal melalui peningkatan fungsi tokoh/lembaga adat, tokoh agama, dan unsur pemerintah (eksekutif dan legislatif) secara menyeluruh. Sementara peserta diskusi yang hadir mewakili museum menegaskan penggalian/penelitian, inventarisir, dan penerapan terkait kearifan lokal yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan sebab banyak kearifan lokal diwariskan melalui bahasa lisan yang tanpa basis logika sering kita anggap sebagai hal yang kuno atau mistis, padahal menyimpan local genius/local wisdom yang penting. Salah satu contohnya, adalah rumah tradisional suku-suku di Bengkulu yang berupa rumah panggung berdinding kayu dan beratap rumbia. Kini rumah serupa tak banyak digunakan. Alasannya ketinggalan zaman dan modern, tetapi rumah berarsitektur tradisional itulah yang sebetulnya tahan gempa, angin kencang, dan tepat bagi kondisi fisik di provinsi yang lekat dengan bunga raflesia tersebut.

Setelah mengikuti workshop, esoknya partisipan masyarakat adat diajak untuk mengunjungi Benteng Marlborough dan Museum Negeri Bengkulu. Pembelajaran terhadap bencana tentu tak akan lengkap tanpa pengenalan dan penggalian kembali beragam kekayaan dan keragaman dari kearifan lokal masyarakat adat serta pembelajaran terhadap bagaimana kita bisa melestarikan warisan budaya dan sejarah dari potensi bencana.

Selain menyoal kearifan lokal, masyarakat adat sebagai kelompok rentan memiliki peran yang pula strategis terkait keterlibatannya dalam proses perencanaan dan pembangunan ketahanan masyarakat terhadap bencana. Banyak dari kelompok masyarakat adat tinggal di kawasan rawan bencana dengan keterbatasan akses, namun banyak dari mereka menunjukkan indikator ketahanan melalui penerapan kearifan lokal. Maka, penggalian kearifan lokal dan peningkatan partisipasi masyarakat adat adalah pula suatu momentum penting bagi perayaan satu dekade tsunami di Aceh dan menjelang satu dekade Hyugo Framework for Action (Kerangka Aksi Hyugo) sebagai instrumen internasional yang juga diimplementasikan di Indonesia.

  • Best Hotels

  • Popular Places

  • Food Lover

  • Desa Wisata

 
 
 
 
 
 
 
 
You are here: Home News Menggali Peran Masyarakat Adat dalam Kebencanaan

Newsletter

Subcribe
1070241
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
1311
555
4358
886362
11250
19042