Tahun Kriminalisasi Masyarakat Adat

Oleh Nurdiyansah Dalidjo

“Ada kabar baik dan kabar buruk bagi masyarakat adat di tahun politik ini,” ungkap Abdon Nababan, Sekjen AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) pada pidato pembukaan acara “Catatan Akhir Tahun AMAN dan Peluncuran Peta Wilayah Adat” di Balai Kartini, Jakarta. (22/12/2014)

Kabar baik itu, dijelaskan Abdon, muncul dengan optimisme kehadiran negara melalui komitmen Presiden Jokowi terhadap masyarakat adat, penerimaan peta wilayah adat oleh pemerintah, dan penyelenggaraan Inkuiri Nasional oleh Komnas HAM terkait hak masyarakat adat atas wilayah hutannya. Pada titik ini, gerakan perjuangan masyarakat adat mengalami loncatan besar. Di tahun ini pula AMAN telah mendorong 185 kader politiknya untuk ikut bertarung dalam Pemilu Legislatif dengan memandang bahwa masyarakat adat sendiri perlu hadir dalam ruang pengambilan keputusan. Dari 17.216 anggota legislatif yang baru, 25 orang kader masyarakat adat berhasil lolos di antara proses pemilu yang dipenuhi politik uang.

Sementara itu, kriminalisasi masyarakat adat terus berlanjut sepanjang tahun. Ironisnya, kriminalisasi justru terjadi di kawasan konservasi di mana masyarakat adat ditahan tanpa proses hukum yang memadai dan diadili tanpa melihat sejarah masyarakat adat. Sedikitnya terdapat 9 orang yang tercatat menjadi korban kriminalisasi pemerintah. Empat orang Masyarakat Adat Semende Banding Agung Bengkulu dijatuhi hukuman penjara 3 tahun dan denda Rp 1,5 milyar di Kab. Kaur, Bengkulu (24 April 2014). Masyarakat Adat Tungkal Ulu dijatuhi hukuman penjara 2,6 tahun dan denda Rp 50 juta oleh Pengadilan Negeri Palembang di Sumsel (21 Oktober 2014). Hal serupa terjadi di Kab. Sinjai, Sulsel; Kab. Manggarai Timur dan Kab. Sikka, Flores-NTT; Kab. Indragiri Hulu, Riau; dan banyak kawasan lain di mana konflik, marginalisasi, serta pelanggaran hak kian meluas. Penyebab utama kriminalisasi adalah belum adanya pengakuan dan penghormatan hak-hak masyarakat adat.

 

“Selama belum disahkannya RUU PPHMA (Rancangan Undang-Undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat), kriminalisasi masyarakat adat akan berpotensi terus terjadi!” tegas Abdon.

Penyebab kegagalan pengesahan kebijakan tersebut mungkin terdengar sepele, yaitu karena perwakilan pemerintah, khususnya Kementerian Kehutanan, tidak pernah mengutus perwakilan yang berwenang dalam pengambilan keputusan. Kegagalan pengesahan RUU PPHMA oleh DPR RI Periode 2009-2014 merupakan pengingkaran Presiden SBY kepada masyarakat adat.

Upaya terhadap penyelesaian konflik telah digagas Komnas HAM dengan menyelenggarakan proses penyelidikan secara sistematis dan menyeluruh mengenai pelanggaran hak masyarakat adat di dalam kawasan hutan (Inkuiri Nasional). Data dan berbagai temuan telah dihimpum AMAN bersama organisasi masyarakat sipil lainnya, salah satunya melalui tahapan Dengar Keterangan Umum (DKU) di region Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali-Nusa Tenggara, dan Papua. Komnas HAM pun menemukan fakta umum bahwa telah terjadi pelanggaran HAM (hak masyarakat adat) di hampir semua masyarakat adat.

Selain merekomendasikan agar Presiden Jokowi sebagai kepala negara segera meminta maaf kepada masyarakat adat dan membebaskan mereka yang dikriminalisasikan, AMAN dan masyarakat adat juga mendesak agar presiden dan wakilnya untuk merealisasikan komitmen pembentukkan Unit Kerja Presiden untuk Urusan Masyarakat Adat. Pengakuan dan perlindungan hukum bagi masyarakat adat adalah hal yang tak bisa ditawar lagi dan memasuki masa kritis untuk segera dipercepat!

Pemenuhan Hak Masyarakat Adat dan Pariwisata yang Berkelanjutan

Tak bisa dipungkiri, pariwisata merupakan salah satu isu strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Namun pembangunan pariwisata yang berkelanjutan menuntut adanya harmonisasi pada aspek ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan hidup. Kita tentu tidak boleh lupa bahwa pariwisata Indonesia banyak bertumpu pada alam dan budaya di mana kedua potensi itu adalah warisan yang telah dijaga dan berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat adat.

Konflik maupun pelanggaran hak yang dialami masyarakat adat adalah hal yang tak mungkin disangkal ketika menyoal isu pariwisata yang menuntut pembangunan pada perihal pelestarian alam dan budaya maupun partisipasi masyarakat lokal. Tanpa pengakuan dan penyelesaian masalah pelanggaran hak masyarakat adat, pembangunan pariwisata bisa saja sebetulnya telah mengalami kegagalan, bahkan pada tahap pra-perencanaan di tingkat daerah ketika kita meluaskan topik pada persoalan otonomi.

Di sisi yang berbeda, kehadiran dan pengembangan pariwisata bagi masyarakat adat pun memiliki kaitan yang erat pada dampak-dampak. Melalui kehadiran wisatawan, masyarakat adat berkesempatan memperkenalkan kesenian dan kebudayaan sebagai bentuk soft campaign terkait perjuangan gerakan. Apresiasi yang luas serta kemunculan potensi-potensi yang terdapat pada masyarakat adat secara nasional dan internasional (terkait wisatawan mancanegara) akan dapat mendukung betapa pentingnya peran masyarakat adat untuk diakui dan dilindungi. Pariwisata juga memberikan dampak ekonomi yang tidak kecil bagi upaya kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat adat, mulai dari level pendapatan, pekerjaan, penguatan ekonomi kreatif berbasis kerakyatan pada hasil kriya masyarakat adat, hingga keberlangsungan hidup masyarakat adat sendiri menghadapi berbagai tantangan dan adaptasi pada perubahan situasi.

Namun efek negatif hadirnya pariwisata bisa saja kian memperburuk situasi jika dilakukan tanpa perencanaan yang menekankan standpoint pada keberlanjutan dan hak-hak masyarakat adat. Kedatangan wisatawan akan berakibat pada eksploitasi dan komodifikasi terhadap apa yang dimiliki oleh masyarakat adat dan masyarakat adat itu sendiri. Nilai-nilai tradisi akan mengalami pergeseran yang kemudian memunculkan konflik-konflik baru.

Menghindari pariwisata juga tak selalu berujung pada jalan keluar. Pertanyaannya tak harus pada suatu penolakan atau penerimaan (dengan syarat bahwa masyarakat adat itu sendiri yang memutuskan kesiapan), melainkan bagaimana masyarakat adat bersama berbagai pihak mengembangkan sendiri corak “pariwisata alternatif” yang mampu memaksimalkan keuntungan bagi keberlangsungan perjuangan dan kehidupan masyarakat adat serta meminimalkan dampak buruk yang bisa terjadi dari adanya aktivitas pariwisata. Tentu saja “pariwisata modern” dengan karakter pada investasi besar, perubahan masif, dan tujuan mass tourism bukanlah kepribadian dari masyarakat adat. Pada konteks ini, eksotisme mengalami redefinisi. Dan “desa adat” memiliki makna lain yang tak harus diubah menjadi “desa wisata” atau desa maju sebab pariwisata sengaja dimunculkan bukan untuk mengubah desa adat maupun masyarakat adat, melainkan mendukung perjuangan hak dan keberlangsungan hidup masyarakat adat dan wilayah adat, termasuk kedaulatan, kemandirian, dan kemartabatan. 

  • Best Hotels

  • Popular Places

  • Food Lover

  • Desa Wisata

 
 
 
 
 
 
 
 
You are here: Home News Tahun Kriminalisasi Masyarakat Adat

Newsletter

Subcribe
1037184
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
441
453
5500
850939
16767
20604